Antisipasi Karhutla saat Kemarau Panjang, Jaga Gambut Tetap Basah

- Kebakaran hutan dan lahan menghantui beberapa wilayah di Indonesia pada masa kemarau, terlebih tahun ini dari prediksi musim panas (El-Nino) bakal lebih panjang. Daerah dengan gambut punya tantangan tersendiri, bagaimana menjaga lahan itu tetap basah demi mencegah kemunculan titik api (hotspot) atau kebakaran. - Jumhur Hidayat, Menteri Lingkungan Hidup /Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), bilang, urusan gambut bukan sekedar menjaga lahan. Melainkan melindungi ekosistem yang memiliki jasa besar bagi pelestarian lingkungan, termasuk kemampuannya menyimpan karbon berkali-kali lipat dibanding tanaman biasa. - Sigit Reliantoro, Deputi Bidang Tata Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan KLH/BPLH mengatakan, terjadi penurunan drastis tinggi muka air tanah (TMAT) terjadi sejak awal tahun hingga memasuki Juli di sejumlah provinsi rawan, memicu peningkatan hotspot secara signifikan. Kondisi ini, membuat status hidrologi gambut di beberapa wilayah berada pada tingkat siaga tinggi. - Irjen Pol Rizal Irawan, Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Gakkum LH) Kementerian Lingkungan Hidup, bicara soal penegakan hukum bagi yang melanggar ketentuan lingkungan hidup hingga memicu atau terjadi karhutla di konsesinya. Pemerintah tidak akan pandang bulu terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan lingkungan hidup. Kebakaran hutan dan lahan menghantui beberapa wilayah di Indonesia pada masa kemarau, terlebih tahun ini dari prediksi musim panas (El-Nino) bakal lebih panjang. Daerah dengan gambut punya tantangan tersendiri, bagaimana menjaga lahan itu tetap basah demi mencegah kemunculan titik api (hotspot) atau kebakaran. Kementerian Lingkungan Hidup pun meminta seluruh pemegang konsesi memperketat mitigasi, dengan fokus utama pada pembasahan kembali (rewetting) lahan gambut. Dengan target utama menekan angka kebakaran hingga menyentuh titik nol. Jumhur Hidayat, Menteri Lingkungan Hidup /Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), bilang, urusan gambut bukan sekedar menjaga lahan. Melainkan melindungi ekosistem yang memiliki jasa besar bagi pelestarian lingkungan, termasuk kemampuannya menyimpan karbon berkali-kali lipat dibanding tanaman biasa. “Jadi, sebetulnya kita tidak sekadar menghindari kebakaran, tapi gambut itu sendiri bagian penting daripada ekosistem di lingkungan hidup kita,” katanya dalam Rapat Kerja Pencegahan dan Antisipasi Karhutla Pada Ekosistem Gambut di Jakarta, Jumat, (10/7/26). Jumhur bilang, strategi mitigasi ini bertumpu pada pengelolaan tata air agar lahan gambut tidak mengering hingga ke lapisan dalam. Perusahaan wajib menyekat kanal-kanal (canal blocking) agar air tak langsung terbuang ke sungai, melainkan tergenang di sekitar konsesi untuk menjaga kelembaban tanah, serta membangun embung-embung air sebagai cadangan. “Kita ingin memastikan, di konsesi mereka tidak boleh ada kebakaran. Tidak boleh ada titik-titik api yang berpotensi menjadi kebakaran, dan mitigasi itu harus dilakukan dengan berbagai cara.” Sekat kanal, kata Jumhur menjadi bagian dari strategi perlindungan ekosistem gambut sebagai salah satu benteng utama pencegahan karhutla. KLH/BPLH mencatat, hingga kini, pada gambut seluas sekitar 4,15 juta hektar 314 perusahaan kelola, terbangun 34.989 sekat kanal. Di lahan masyarakat, kawasan hutan, dan wilayah penyangga terbangun 8.857 sekat kanal, dengan kebutuhan tambahan 17.394 unit untuk memperkuat fungsi hidrologi gambut secara menyeluruh. Genting Sigit Reliantoro, Deputi Bidang Tata Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan KLH/BPLH mengatakan, terjadi penurunan drastis tinggi muka air tanah (TMAT) terjadi sejak awal tahun hingga memasuki Juli di sejumlah provinsi rawan, memicu peningkatan hotspot secara signifikan. Kondisi ini, katanya, membuat status hidrologi gambut di beberapa wilayah berada pada tingkat siaga tinggi. Kedalaman TMAT, katanya, merupakan indikator penting dalam menentukan tingkat kerawanan gambut. Jika air tanah menyusut terlalu dalam, gambut akan mengering dan berubah menjadi hamparan bahan bakar yang mudah tersulut api. “Sangat rawan itu adalah tinggi muka air tanahnya sudah di bawah 80 sentimeter. Kalau sudah di 80 sentimeter gambut sudah berfungsi sebagai bahan bakar yang cenderung akan menyebabkan kebakaran gambut.” Sigit mengatakan, metodologi analisis risiko pemerintah saat ini mengkombinasikan data dari sekitar 10.000 titik pemantauan TMAT dengan sebaran hotspot. Ketika penurunan muka air tanah yang masuk kategori sangat rawan terkonfirmasi oleh kemunculan hotspot di lokasi yang sama, maka area langsung jadi zona berisiko sangat tinggi. Berdasarkan data evaluasi KLH per awal Juli, kondisi hidrologi di sejumlah wilayah Indonesia menunjukkan tren pemburukan merata karena penurunan TMAT dan lonjakan hotspot. Wilayah Sumatera berada dalam kondisi kritis, Riau dan Sumatera Selatan menyandang status siaga tinggi. Riau menyandang status tinggi karena terpantau 80 titik TMAT rawan dan satu sangat rawan. Januari-Juli 2026, sudah terdeteksi 31 titik rawan dan 8 Juli 2026 muncul satu titik sangat rawan. Untuk hotspot, terpantau di 14 titik berstatus sedang. Titik yang masuk kriteria segera perlu ditangani berada di Pelalawan, Indragiri hilir, Bengkalis, Dumai dan Rokan Hilir. Kabupaten Pelalawan menjadi prioritas tinggi karena sudah tercatat 13 titik TMAT sangat rawan dan satu yang rawan. Di Rokan Hilir, tercatat empat TMAT rawan. “Bengkalis, Indragiri, Dumai, juga sudah mulai waspada. Di Bengkalis ada 14 titik TMAT rawan dan di Indragiri Hilir ada 32 TMAT rawan dan di Dumai ada 12 TMAT.” Di Jambi cenderung lebih aman dengan status siaga terbatas karena mayoritas titik pantau masih normal, meskipun tanda-tanda kekeringan mulai membayangi Muaro Jambi dan Tanjung Jabung. Sekitar 55 titik TMAT terpantau normal dan tiga titik rawan atau sudah tampak tanda-tanda kekeringan. Di Sumatera Selatan berstatus siaga tinggi, karena tercatat 28 titik TMAT rawan dan 52 hotspot medium. Ogan Komering Ilir (OKI) menjadi prioritas utama karena sudah ada 27 titik TMAT rawan. Kalimantan Barat juga berstatus risiko tinggi. Terutama di Kubu Raya yang menjadi fokus utama karena sudah ada 11 titik TMAT rawan, dua titik sangat rawan dan 1.823 hotspot gambut dari Januari dan Juni. Kemudian Landak dan Bengkayang, kata Sigit, juga perlu perhatian hidrologi serius. Di sana mulai terjadi penurunan tinggi muka air tanah juga sangat signifikan, minus 85 cm rata-rata, dari Januari-Juni 2026. Terpantau ada 15 hotspot medium di Kayong Utara dan dan sembilan di Ketapang. Kemudian di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah juga masuk kriteria siaga tinggi, hingga 8 Juli 2026, tercatat ada 82 hotspot, termasuk empat hotspot tinggi di Sukamara Katingan dam Lamandau. Minim yang terpantau Sigit bilang, maraknya komparatif yang tidak terpantau atau blank spot TMAT menjadi kendala dalam upaya pemetaan risiko. Dari ribuan desa gambut, hanya sebagian kecil sudah memiliki sistem pemantauan tinggi muka air tanah. Di Jambi, dari 154 desa gambut, baru 51 desa yang memiliki alat pemantauan. Di Riau, terdapat 512 desa dari total 670 desa gambut yang belum terpantau. Sumatera Selatan mencatat 152 desa blank spot dari 193 desa. Kondisi terparah terjadi di Kalimantan Barat, 295 desa dari total 366 desa gambut sama sekali belum terdeteksi sistem TMAT. Di Kalimantan Tengah, hanya 50 desa dari 304 desa gambut terpantau. “Saat ini, terdapat 73 desa yang sudah dikomitmenkan oleh pelaku usaha untuk pembasahan lahan kembali, melalui metode seperti berbagi air dan pembuatan serta perawatan sekat kanal.” Penegakan hukum? Sedangkan Irjen Pol Rizal Irawan, Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Gakkum LH) KLH, bicara soal penegakan hukum bagi yang melanggar ketentuan lingkungan hidup hingga memicu atau terjadi karhutla di konsesinya. Dia katakan, tidak akan pandang bulu terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan lingkungan hidup. Ketika ada perusahaan terindikasi menjadi penyebab karhutla, KLH akan mengambil langkah sesuai Undang-undang, baik lewat sanksi administratif, perdata atau pidana. “Denda administrasi ini tergantung luasan bisa yang pasti puluhan sampai ratusan miliar.” Rizal bilang, tahun ini KLH menangani perkara perdata dari empat perusahaan. Tahun lalu, nilai denda hasil dari perkara serupa yang sudah inkrah lebih Rp 500 miliar. Klaim perusahaan Terdapat tiga perusahaan yang menurut KLH sudah menjalankan instruksi dengan baik yakni PT Arara Abadi (Sinarmas Group) dan PT TH Indo Plantation (THIP), KPN Group, bergerak di bidang perkebunan sawit. Juga PT Pertamina Patra Niaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) minyak dan gas hilir. Mereka mengklaim telah mengimplementasikan strategi KLH dalam pencegahan karhutla. Pertamina, misal, klaim sebagai pelopor program “Gambut Lestari, Alam Menghidupi” sejak 2015 dan menerapkan inovasi Nozzle Gambut yang memadamkan api tiga kali lebih cepat dan hidran portable (Expandable). Lalu, Arara Abadi, menerapkan tata kelola air terintegrasi melalui sistem water sharing dengan PT Satria Perkasa Agung, juga anak perusahaan APP Sinarmas Group. Berbasis analisis hidrologi lanskap dan neraca air historis, perusahaan memanfaatkan perbedaan elevasi untuk mengalirkan cadangan air dari area konsesi yang lebih tinggi menuju lahan masyarakat yang lebih rendah dan kering di sekitarnya. Iwan Setiawan, Deputy Director of Corporate Affair APP Arara Abadi mengatakan, program ini didukung infrastruktur pemantauan TMAT serta pembangunan ratusan sekat kanal pemutus arus teratur di wilayah hulu hingga hilir. Jadi, lahan gambut tetap basah dan tidak mudah terbakar, terutama saat memasuki musim kemarau. Hingga saat ini, infrastruktur yang terpasang meliputi 203 titik instrumen monitoring TMAT otomatis/tematik, 268 sekat kanal, serta 10 stasiun pengamat curah hujan. “Ini tantangan yang berat bagi kita bersama untuk bekerja secara deskriptif di lapangan, namun tata air dari mulai hulu hingga hilir itu memang harus berada dalam satu komando.” THIP, perusahaan perkebunan sawit dengan konsesi 83.000 hektar di Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri dan sebagian di Desa Gambut Mutiara, Kecamatan Teluk Meranti, Pelalawan, juga melakukan hal serupa. Mereka klaim membangun 693 sekat kanal pipa PVC. Eko Hariyono, Water Management Department Head, mengatakan, THIP juga mengaktifkan program kolaborasi pembasahan lahan masyarakat (water sharing) menggunakan pompa aksial hemat energi bersama Arara Abadi. Mereka juga memasang jaringan pemantauan masif berupa 1.246 titik piezometer dan 66 sensor IoT. “Jadi, untuk transportasi ini menjadi utama kita menggunakan air. Air adalah hal yang paling penting bagi kami, di mana kita tidak bisa kekurangan sedikit air pun. Apabila ini kurang, nanti berpengaruh terhadap produktivitas kami untuk operasional.” Penyempurnaan pengendalian karhutla ini, katanya, melalui sistem deteksi dini berbasis satelit dan patroli drone termal otomatis yang beroperasi 24 jam penuh. Kemudian pemberdayaan ekonomi desa sekitar, dan kesiapsiagaan 300 personel pemadam bersertifikat demi mewujudkan target nol kebakaran. Di balik klaim itu, Arara Abadi dan THIP memiliki rekam jejak dengan karhutla. Sejatinya, konsesi kedua perusahaan itu merupakan kawasan gambut. Seiring ekspansi perusahaan, luas rawa gambut kian terdegradasi. Karhutla hampir terjadi setiap tahun di dalam konsesi perusahaan. Liputan lapangan Mongabay memprlihatkan, kebakaran masih terjadi di konsesi APP pada 2026 ini. Wahyu Perdana, Manajer Advokasi, Kampanye, dan Komunikasi Pantau Gambut mengatakan, mengacu pada PermenLHK No P.16/2017, rewetting sebagai upaya meningkatkan TMAT gambut yang mengering akibat aktivitas manusia. Hal ini merupakan bagian dari upaya restorasi yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi lokal agar masyarakat tetap dapat memperoleh penghidupan secara berdampingan dengan upaya restorasi gambut. Namun, katanya, keberhasilan restorasi tak boleh diukur hanya dari terbangunnya infrastruktur. Dia bilang, ukuran keberhasilan harus dilihat dari pulihnya fungsi hidrologis dan kondisi ekosistem gambut. Laporan Studi Pantau Gambut menemukan 70% sekat kanal yang terpantau justru dalam kondisi rusak dan 52% lokasi intervensi masih memiliki muka air tanah di bawah ambang aman. Kondisi ini, kata Wahyu, menunjukkan kesenjangan antara capaian administratif dan kondisi ekologis di lapangan. “Restorasi gambut harus dilanjutkan, diiringi dengan evaluasi (konsesi) pada ekosistem gambut yang pernah terbakar. Sekat kanal atau sarana lainnya hanyalah alat, bukan tujuan,” katanya kepada Mongabay. Pemerintah, katanya, perlu memastikan pemulihan seluruh lahan gambut bekas kebakaran, bersama evaluasi menyeluruh konsesi yang berulang kali terbakar dan penegakan hukum yang tegas. “Tanpa itu, kita hanya akan terus mengulang siklus kebakaran yang sama.” Temuan Pantau Gambut juga menunjukkan pemulihan ekologis masih jauh dari optimal, 9–99% lahan terbakar tidak kembali menjadi hutan. Pasca kebakaran 2015–2019, tercatat 1%-3% lahan yang kembali menjadi hutan. Sebagian besar lahan beralih fungsi menjadi semak belukar (41%) atau perkebunan monokultur sawit (54%). Karhutla meluas? Laporan tahunan BRGM periode 2016–2023 mencatat pembangunan 22.511 infrastruktur pembasahan gambut (IPG) di tujuh provinsi prioritas restorasi, terdiri dari 14.059 sumur bor, 8.199 sekat kanal, dan 333 kanal timbun. Mayoritas infrastruktur ini terbangun pada periode BRG. Pada periode BRGM, pembangunan menurun signifikan. Hanya 190 sumur bor, 1.491 sekat kanal, dan sembilan kanal timbun seiring beralihnya fokus pendanaan BRGM ke agenda pemeliharaan IPG yang telah terbangun. Temuan Pantau Gambut di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan menunjukkan, sejumlah area yang terbangun IPG tetap terbakar pada 2023. Pemantauan lapangan Pantau Gambut pada 2023 terhadap 77 sekat kanal di platform WebGIS PRIMS milik BRGM, menemukan, 70% unit dalam kondisi rusak. Mayoritas terbangun dengan material kayu dan bambu yang cepat lapuk dan tertutup semak belukar. Tidak ada pemeliharaan rutin menjadi indikasi tidak terawatnya infrastruktur itu. Dampaknya, 52% sekat kanal yang teramati memiliki TMAT lebih dari 40 cm, yang menandakan gambut tetap kering dan rentan terbakar meskipun telah terestorasi. Analisis menggunakan data Kementerian Kehutanan dan berbagai sumber, dalam 12 tahun terakhir (2014-2025), lebih dari 9,9 juta hektar hutan dan lahan di Indonesia mengalami kebakaran. Sekitar 24,58% atau 2.440.494 merupakan hutan rawa gambut. Dia bilang, karhutla Indonesia di tengah fenomena El Nino makin mengkhawatirkan. Berdasarkan data SiPongi, hingga Juli 2026, luas karhutla 568 kali dengan area terbakar lebih 107.000 hektar di 294 kabupaten (35 provinsi). Tiga provinsi dengan luas kebakaran tertinggi berturut-turut Kalimantan Barat (28.680,47 hektar), Riau (15.477,95), dan Nusa Tenggara Timur (10.538,30 hektar). Luas Karhutla meningkat hampir dua kali lipat bila dibandingkan data hingga Januari-April seluas 55.000 hektar. Berdasarkan satelit Terra Aqua peningkatan titik panas juga terpantau terus mengalami peningkatan, mencapai 1.375 hingga Juli 2026, dengan tingkat kepercayaan tinggi. Pantau Gambut mencatat, hingga kini terdapat 18.064 titik panas pada fungsi lindung ekosistem gambut (FLEG) dan 9.975 titik panas pada fungsi ekosistem gambut budidaya (FBEG). Akumulasi total itu pun mengalami kenaikan dari akumulasi Januari–April sejumlah 23.546. Kawasan gambut yang terbakar seperti Rawa Tripa yang masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Dalam kawasan itu, Pantau Gambut mendeteksi 528 hotspot. Jumlah hotspot itu naik 43 kali lipat dibanding periode sama tahun sebelumnya dengan 12 sebaran titik panas. Di ujung Timur, Kabupaten Mappi, terdeteksi 1.007 hotspot, lalu Merauke 217 titik, Asmat 75 titik, dan Boven Digoel 11 titik. Tingginya hotspot menunjukkan, bentang alam rawa gambut di Papua Selatan menghadapi tekanan makin besar di tengah percepatan pembangunan kawasan proyek energi dan pangan. Putra Saptian, Juru Kampanye Pantau Gambut mengatakan, situasi ini makin mengkhawatirkan seiring meningkatnya fenomena El Nino. Meski bukan penyebab utama karhutla, El-Nino memperbesar dampak ketika bentang alam kehilangan kemampuan alaminya menyimpan air karena perubahan tutupan lahan. “Penilaian risiko ekologis dan hidrologis harus menjadi prasyarat sebelum kawasan rawa dibuka.” Jika tidak, katanya, kebakaran, kerusakan lingkungan, dan hilangnya ruang hidup masyarakat adat hanya akan menjadi konsekuensi yang terus berulang.” Analisis Walhi, dalam sembilan hari, 1-9 Juli 2026, terdapat 399 hotspot yang berada dalam area konsesi proyek strategis nasional (PSN) itu. Dari jumlah itu, 245 titik api berada di kawasan pengembangan pangan (food estate), 115 titik api di konsesi PBPH, dan 39 titik api berada di konsesi perkebunan sawit. Uli Arta Siagian, Koordinator Pengkampanye Walhi Nasional mengatakan, temuan ini menunjukkan hampir sepertiga dari seluruh 1.292 titik api di Papua Selatan muncul di kawasan yang mengalami intervensi tata ruang melalui pemberian izin usaha maupun pengembangan PSN. “Kebakaran yang akan berulang di kawasan seperti ini tidak dapat dipandang sebagai peristiwa alam semata. Melainkan harus dibaca sebagai bagian dari perubahan bentang alam yang berlangsung secara massif.” *****